Tokyo: Kabinet Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe, menyetujui anggaran senilai USD812 miliar atau setara Rp10.214 triliun untuk tahun fiskal yang dimulai pada 1 April 2015.
Pencetus Abenomics ini juga menyetujui pemotongan utang baru untuk tahun ketiga berturut-turut sebagai upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan reformasi fiskal. Demikian seperti dilansir dari Reuters, Rabu (14/1/2015).
Total anggaran sebesar 96,34 triliun yen tersebut digelontorkan untuk ketiga kalinya sejak Abe meraih kekuasaan pada akhir 2012. Hal ini menandai adanya kenaikan anggaran fiskal dibandingkan sebelumnya sebesar 95,8 triliun yen. Penambahan anggaran ini difokuskan pada pengeluaran kesejahteraan yang lebih tinggi serta untuk pengeluaran militer.
Kenaikan proyeksi penerimaan pajak naik ke level tertinggi dalam 24 tahun terakhir, yakni sebesar 54,53 triliun yen, dan diharapkan bisa memulihkan ekonomi serta memungkinkan Negeri Sakura itu memotong emisi obligasi baru ke posisi terendah enam tahun sebesar 36,86 triliun yen.
Dengan utang publik Jepang di atas dua kali produk domestik bruto (PDB), serta menjadi beban terberat industri dunia, Abe berusaha untuk memulihkan kesehatan fiskal bersamaan dengan mengangkat pertumbuhan di ekonomi terbesar ketiga di dunia itu.
"Saya percaya anggaran ini akan berkontribusi untuk mencapai kebangkitan ekonomi dan konsolidasi fiskal pada saat yang bersamaan," kata Abe kepada wartawan.
Abe menambahkan, Jepang akan mengurangi separuh defisit anggaran utama, termasuk penjualan obligasi baru dan pembayaran utang, pada tahun fiskal berikutnya dari tingkat yang terlihat pada 2010-2011. Tapi peningkatan ini sebagian besar merupakan hasil dari pendapatan pajak tak terduga akibat kenaikan laba perusahaan di bawah kebijakan Abenomics.
Fitch Ratings pada bulan lalu mengancam akan memotong rating utang Pemerintah Jepang menjadi A, jika anggaran tidak diimbangi dengan pendapatan dari keterlambatan kenaikan pajak penjualan yang direncanakan Abe.
AHL